Komisi II Pantau Persiapan Pemilu di NTB
10-02-2014 /
KOMISI II
Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik untuk memantau persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah masalah menjadi fokus perhatian dalam kegiatan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggota dewan.
"Kita ingin tahu bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan para penyelenggara pemilu dalam rangka Pileg dan Pilpres mendatang," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II Nanang Samodra dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (10/2/14).
Ia juga menyebut sejumlah isu penting lain yang dicermati yaitu implementasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuat oleh penyelenggara pemilu, upaya perbaikan DPT oleh KPU dan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dalam perbaikan DPT dan pengadaan logistik.
"Tim Komisi II lainnya juga berkunjung ke provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Temuan lapangan yang kita peroleh akan kita bawa dalam rapat dengan pemerintah dan KPU serta Bawaslu yang ada di pusat," papar politisi dari FPD yang didampingi sejumlah anggota diantaranya Dimyati Natakusumah (FPPP), Nurul Arifin (FPG) dan Zainun Ahmadi (FPDIP).
Sementara itu Gubernur NTB M. Zainul Majdi menjelaskan tantangan penyelenggaraan pemilu di daerahnya meningkat terutama karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara dari 9000 menjadi 12000. Itulah sebabnya ia memberi perhatian kepada petugas Linmas yang akan membantu kepolisian dalam pengamanan.
"Kita akan beri perhatian pada kesiapan Linmas dalam mendukung pengamanan pemilu. Sejauh ini data menunjukkan tidak ada gejolak yang terlalu berat dalam pelaksanaan pemilu di NTB," kata Gubernur yang pernah menjadi anggota DPR RI ini.
Terkait perbaikan Daftar Pemilih Tetap ia mengatakan telah meminta Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk terus berkoordinasi dengan KPU. Ia juga menyebut dalam waktu dekat akan segera mengumumkan dibentuknya Desk Pemilu yang melibatkan sejumlah instansi terkait di daerah. (iky)
